Cara Mengajukan Pencabutan PKP (Pengusaha Kena pajak)

 Cara Mengajukan Pencabutan PKP (Pengusaha Kena pajak)

Pencabutan PKP

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap :

1. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif;
2. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
3. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain;
5. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
6. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap:

1. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
3. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lainnya;
4. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak;
5. Pengusaha Kena Pajak selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; atau
6. Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pencabutan Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)

sesuai ketentuan, pengajuan pencabutan PKP ini ada 2 cara yaitu :

1. Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara elektronik melalui Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
2. Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara tertulis dilakukan dengan dengan menyampaikan permohonan langsung secara tertulis ke KPP atau mengirim berkas melalui Pos atau juga bisa melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan mengisi formulir permohonan pencabutan PKP dan melampiri dengan persyaratan sesuai ketentuan.

Syarat-syarat Pengajuan Pencabutan PKP

berikut ini adalah syarat yang harus dilampirkan untuk pengajuan pencabutan PKP yaitu 

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pencabutan PKP dan melampiri dengan persyaratan tambahan seperti Surat Pernyataan tidak ada kegiatan usaha dan Surat keterangan PKP (Jika memnag diperlukan dan diminta oleh KPP)

Apa Itu Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Berikat

 Apa Itu Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Berikat ?

Pengertian Dan dasar Hukum Kawasan Berikat

Aturan mengenai kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Berikat diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat adalah adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menilnbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. 

Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelerggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.

Pengusaha di Kawasan Berikat inerangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Fenyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda. 

Pajak Atas Aset Kripto

 Pajak Atas Aset kripto

Dasar Hukum Pajak Atas Aset Kripto

Tahun 2022 menjadi momen penting dunia kripto khususnya di Indonesia, di tahun ini Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan aturan tentang Aset Kripto yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Berikut ini adalah poin-poin penting yang diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 ini :

1. Aset kripto, sebagai komoditi yang diperdagangkan, merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
2. Penunjukan exchanger yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto sebagai pemungut PPN dan PPh Pasal 22 atas perdagangan aset kripto;
3. Atas perdagangan aset kripto, PPN dipungut dengan besaran tertentu sebesar 0,11% dan PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,1%.
4. Dalam hal exchanger tidak terdaftar di Bappebti, atas perdagangan aset kripto, PPN dipungut dengan besaran tertentu sebesar 0,22% dan PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,2%.
5. Jasa penyediaan layanan exchanger dan/atau e-wallet dikenai PPN dengan tarif umum.
6. Atas jasa verifikasi transaksi (mining), PPN dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dan PPh Pasal 22 final sebesar 0,1%.

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Pajak Online e-Pbk Djponline

 Cara Mengajukan Pemindahbukuan Pajak Online e-Pbk Djponline

Apa Itu Pemindahbukuan pajak

Pernahkah rekan-rekan semua melakukan penyetoran pajak dan ternyata terjadi salah setor , entah itu salah setor ke jenis pajak yang berbeda atau ke masa pajak yang berbeda ? Nah solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengajukan pemindahbukuan (Pbk) setoran pajak ke jenis pajak atau ke masa pajak yang seharusnya. Nah saat ini Direktorat Jenderal Pajak merilis salah satu fitur yang semakin melengkapi fitur-fitur lain yang ada di website djponline.pajak.go.id. Fitur ini diharapkan kedepan akan semakin mempermudah kita sebagai wajib pajak untuk mengajukan permohonan dan melakukan pemenuhan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Nah bagaimana cara mengajukan pemindahbukuan (Pbk) secara online ini silahkan rekan-rekan ikuti tutorial ini sampai selesai 

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Secara Online e-Pbk

Step pertama adalah silahkan buka browser dan buka alamat djponline.pajak.go.id dan silahkan login dengan NPWP dan password djponline rekan-rekan semua

Berikutnya adalah silahkan aktifkan fitur e-Pbk di menu Profil dan Fitur Layanan

Silahkan centang opsi e-Pbk dan klik Simpan perubahan, maka akan muncul notifikasi bahwa berhasil dirubah dan otomatis akan logout

Silahkan login kembali dengan akun djponline rekan-rekan semua.

Berikutnya jika sudah berhasil login silahkan rekan-rekan klik menu layanan dan klik menu e-Pbk

Setelah berhasil masuk ke menu e-Pbk maka akan muncul tampilan dashboard, untuk mengajukan Pbk silahkan klik menu Permohonan 

Kemudian step berikutnya silahkan masukkan kode NTPN sesuai setoran yang akan diajukan pemindahbukuan dan klik tombol Cari dan silahkan masukkan kode keamanan yang muncul 

Selanjutnya silahkan isi email dan nomor Handphone pemohon pemindahbukuan , pastikan email dan nomor handphone diisi dengan valid dan benar  

Step berikutnya silahkan isi form tujuan pemindahbukuan sesuai gambar di bawah ini secara berurutan dan pastikan pengisiannya benar, jika semua kolom sudah diisi dengan benar silahkan centang pernyataan yang tersedia di bagian bawah dan klik tombol Simpan

Selanjutnya silahkan upload sertifikat elektronik dan Passphrase nya dan jangan lupa centang pernyataan yang ada di bagian tersebut kemudian klik Kirim Permohonan

Maka berikutnya akan muncul notifikasi bahwa permohonan pemindahbukuan berhasil dikirim. Jika sudah muncul notifikasi ini kita sudah berhasil mengajukan permohonan pemindahbukuan setoran pajak secara online.. Selamat mencoba

 

Tarif Terbaru PPh Final Atas Jasa Kontruksi

 Tarif Terbaru PPh Final Atas Jasa Kontruksi

Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 TAHUN 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, tarif terbaru PPh Final Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut

1. Tarif 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
2. Tarif 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
3. Tarif 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2;
4. Tarif 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
5. Tarif 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
6. Tarif 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
7. Tarif 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Batas Waktu Tanggal Penyetoran PPh Final Jasa Konstruksi

1. Jika dipotong oleh Pengguna Jasa (Pemotong Pajak), disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan
2. Jika disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran.

Batas Waktu pelaporan SPT Masa PPh Final Jasa Konstruksi

• SPT Masa dilaporkan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Pelaporan SPT masa tersebut menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang bisa diakses melalui website djponline.pajak.go.id

14 Aturan Turunan UU HPP

 14 Aturan Turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penerbitannya, Pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peraturan tersebut yaitu :

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
5. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
6. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.
7. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
8. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
9. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu.
10. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
11. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
12. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
13. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
14. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.